HIKMAH BANJIR JAKARTA BAGI PENATAAN RUANG


image

Bagi sebagian besar penduduk Jakarta dan Bekasi, peristiwa banjir besar pada awal bulan Februari 2007 yang melanda hampir 80 % wilayah kedua kota ini, hingga saat ini masih menyisakan kesengsaraan dan kepiluan yang mendalam. Betapa tidak, karena kerugian atas kehilangan harta benda dan nyawa yang diakibatkannya rasanya sulit terpulihkan hingga kapanpun.

Akibatnya hampir seluruh aktivitas penduduk, dari kalangan bawah hingga petinggi negara, mati total selama hampir seminggu. Mengingat peranan Kota Jakarta sebagai Ibukota Negara R.I maka fenomena ini sedikitnya juga menurunkan pamor Indonesia di dunia Internasional.

Peristiwa banjir Jakarta juga memicu munculnya berbagai komentar atas penyebab banjir, baik alasan yang masuk akal maupun yang bersifat klenik. Namun dari semua isu tersebut, yang paling mendasar adalah alasan yang disampaikan oleh para praktisi dan akademisi di bidang penataan wilayah/ruang kota. Para praktisi ini berpendapat bahwa persoalan mendasar yang harus ditangani segera oleh Pemerintah adalah pendisiplinan dalam hal implementasi produk penataan ruang wilayah kabupaten dan kota. Hampir seluruh kabupaten dan kota di Indonesia telah memiliki Perda tentang penataan ruang wilayahnya mulai dari tingkat RTRW hingga RDTR maupun Rencana Rinci. Namun dalam pelaksanaannya seringkali produk penataan ruang ini tidak atau belum dijadikan acuan dalam kegiatan pembangunan di wilayah kabupaten dan kota yang bersangkutan. Hal ini antara lain disebabkan kurang tegasnya lingkup tanggung jawab dan sangsi hukum atas pelanggaran penataan ruang sebagaimana yang diatur dalam UU No.24 tahun 1992, sehingga didalam Perda pun masalah ini seringkali tidak tegas. Keadaan ini sebenarnya telah disadari sejak lama, oleh karena itu Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen PU sebagai pihak yang memiliki kompetensi dalam urusan ini telah menggagas perubahan atau pembaharuan UU No.24 tahun 1992 dengan mengakomodasikan masalah penegasan lingkup wewenang semua stakeholders/pemangku kepentingan dan sangsi hukum atas pelanggarannya. Dokumen RUU Penataan Ruang ini telah diajukan kepada DPR jauh-jauh hari sebelum terjadinya bencana banjir yang melanda Jakarta. Namun realisasinya menjadi UU tidak kunjung tiba meskipun semua pihak terkait urusan ini paham urgensinya.

Kedatangan banjir yang melanda Jakarta tersebut, tiba-tiba saja membuat para anggota DPR yang membidangi urusan Tata Ruang seolah-olah dikejutkan atau dibangunkan dari tidurnya. Keterkejutan ini nampak dari reaksi salah satu anggota DPR yang dimuat di media massa bahwa DPR akan memprioritaskan pembahasan dokumen RUU Penataan Ruang agar segera terealisasi menjadi UU. Pernyataan ini muncul kira-kira dua minggu setelah terjadinya bencana banjir Jakarta.

Dan ternyata pernyataan DPR tersebut kurang dari dua bulan telah menjadi kenyataan. Seperti kita ketahui pada tanggal 27 Maret 2007 akhirnya RUU Penataan Ruang telah resmi menjadi UU No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Inilah salah satu hikmah besar bagi kita atas musibah banjir Jakarta. Dengan UU ini semoga pelaksanaan Penataan Ruang di Kabupaten dan Kota di Indonesia menjadi lebih tertib dan terarah. Harapan akhirnya adalah semoga banjir ogah singgah lagi di Jakarta, secara khusus dan kota-kota lain secara umumnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s