“Waspadai Manipulasi Fakta Century!”


Jakarta – Anggota Pansus Bank Century dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo mengatakan, sidang Paripurna dapat arif untuk tidak membuat yang akan memayungi langkah pemerintah mengeluarkan bailout Bank Century yang seolah masih memiliki dasar hukum perppu no 4 tahun 2008 tentang JPSK. Menurutnya, hal ini sangat mungkin terjadi dalam membahas surat presiden tentang pencabutan perpu.

“Fraksi-fraksi di DPR harus tegas menolak RUU Pencabutan Perpu No.4 Th 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (Perpu JPSK) karena isi RUU yg diajukan Presiden ke DPR tanggal11 Des 2009 itu manipulatif, menyimpang dari keadaan yg sebenarnya dan secara vulgar nampak akan digunakan untuk menutup skandal Bank Century,” ujar Bambang kepada wartawan, Minggu (10/1).

Apabila RUU itu diterima apa adanya maka maka menurut Bambang ada beberapa konsekuensi yang harus dihadapi yaitu pansus Century bubar, Audit investigasi BPK atas Century menjadi tidak bermakna, Bailout Rp 6,7 triliun untuk Century sah, mengikat dan tidak melanggar hukum, Perpu JPSK No.4/2008 berlaku sah sampai dengan 30 Sep 2009

“Ini manipulasi yang berbahaya karena sebenarnya pada tanggal 30 Sep ’09 yang ditolak DPR adalah RUU JPSK. Perpu JPSK sudah tidak disetujui DPR pada 18 Des 2008. Ingat RUU yg diajukan Presiden 11 Des 09 ini adah upaya Boediono dan Sri Mulyani untuk menyelamatkan diri dari jerat hukum skandal Century,” jelasnya.

Pansus Hak Angket DPR untuk skandal bailout Bank Century menurutnya juga mengimbau siapa saja untuk berhenti mengecoh pemahaman publik tentang kebijakan penyelamatan bank yang sarat masalah itu. Kalau upaya mengecoh pemahaman publik diteruskan dengan argumentasi dan logika penanggulangan krisis, sama artinya dengan membohongi dan membodohi rakyat. Penyimpangan dibalik kebijakan apa pun dan dalam suasana apa pun menurutnya tak boleh dibiarkan. DPR, BPK dan KPK fokus pada moral hazard dibalik penyelamatan Bank Century.

“Pansus  juga prihatin karena ada upaya untuk memaksa publik menerima mentah-mentah atau membenarkan bailout Bank Century, tanpa reserve. Publik dicekoki dengan iklan di televisi, serta argumentasi yang teknis ekonomis agar terbentuk logika publik bahwa penyelamatan bank century sebagai faktor kunci dalam menanggulangi krisis,” imbuhnya.

Mantan Direktur Pengawasan Perbankan I BI, Zainal Abidin tambahnya kini kini harus dijaga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), setelah dia mengungkap pertimbangan- pertimbangan manipulatif dalam rapat BI 13 November 2008. Adalah Zainal yang dengan lantang mengatakan tidak setuju PBI diubah. Dia tidak setuju karena perubahan PBI diarahkan pada penurunan persyaratan CAR agar bank Century bisa mendapatkan FPJP. Tak kurang dari sebulan setelah rapat itu, Zainal diturunkan dari jabatannya, dan dijadikan peneliti.

“Tidakkah pertimbangan yang dikaji dalam rapat itu menghembuskan bau moral hazard karena manipulatif? . Bahkan Zainal sendiri mencium bau itu sangat kuat, sehingga dia kini merasa perlu dilindungi. Sekarang, kita tunggu pengakuan dari Boediono, Miranda Goeltom dan Siti Fajrijah, kenapa mereka menangis dalam rapat itu.. Jadi, biarkan rakyat memahami skandal bailout bank century berdasarkan data, dokumen dan pengakuan dari para pihak yang terlibat dalam proses itu. Jangan rakyat dikecoh atau dibohongi dengan asumsi-asumsi yang menyesatkan,” tandasnya.

Sebelumnya Pakar Hukum Tata Negara,Irmanputra Sidin mengatakan,RUU hanya berguna sebagai payung hukum atas tindakan-tindakan yang diambil sebelum DPR menolak perppu itu,itupun jikalau perbuatan hukum dengan segala akibat hukum dari perppu tersebut disetujui dpr dalam  UU pencabutan perppu tersebut.

“Tindakan pencabutan perppu menurut konstitusi hanyalah mencabut baju formil saja dari perppu tersebut, jadi setelah perppu tersebut ditolak oleh dpr maka segala perbuatan hukum yang bisa dilakukan akibat lahirnya sebuah perppu, dengan sendirinya tidak bisa berlanjut lagi. Segala lembaga negara, hak, dan atau kewenangan atau pranata hukum lainnya yang lahir dari sebuah perppu, setelah ditolaknya dpr, maka dengan sendirinya tak “bernyawa” lagi karena “detak jantung”nya telah dihentikan oleh DPR melalui penolakan perppu tersebut.” tegasnya.

Inilah menurut Irman konsekuensi checks and balance sebagai bagian utama prinsip konstitusionalisme dimana ketika rakyat memberikan kewenangan legislatif ke presiden dalam situasi “emergency” namun jikalau rakyat melalui dpr  menghentikan detak jantung produk legislasi dari Presiden tersebut ( perppu) dengan menolaknya untuk menjadi UU  maka dengan sendirinya  perppu tersebut sudah tak bernyawa lagi alias telah menjadi “mayat” untuk kemudian baju perppu tersebut diganti dengan “kain kafan” inilah yang disebut pencabutan sbgai tindakan pencabutan baju formil dari perppu yang telah ditolak tersebut,” tandasnya. (*/AR)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s